Skripsi berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan)” di latar belakangi oleh adanya suatu kasus perdagangan satwa yang dilindungi di Wilayah Sumatera Selatan. Satwa yang dilindungi harus dijaga agar tidak mengalami kepunahan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga satwa yang dilindungi agar tidak punah, salah satunya dengan menghindari adanya perdagangan satwa. Bertolak belakang dengan peraturan yang ada mengenai dilarangnya perdagangan satwa yang dilindungi, justru pelanggaran-pelanggaran tetap saja terjadi. Satwa yang seharusnya dilindungi diperdagangkan secara bebas oleh warga yang tidak bertanggung jawab, mirisnya para pelaku kebanyakan membawa satwa hasil tangkapan mereka untuk dijual keluar negeri. Hal ini tidak seharusnya dilakukan, karena dapat berimbaspada punahnya satwa-satwa yang ada di Indonesia. Skripsi ini memuat dua pembahasan, yaitu: 1. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku perdagangan satwa yang dilindungi menurut Undang-Undnag Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?. 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penegakan hukum bagi pelaku perdagangan satwa yang dilindungi?. ini bertujuan untuk menguraikan mengenai bagaimana pandangan Kepolisian Daerah (Polda) terhadap penegakan hukum perdagangan satwa yang dilindungi serta bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum bagi pelaku perdagangan satwa yang dilindungi. Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris dan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan (Fild Research). Skripsi ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak kepolisian daerah Sumatera Selatan terkhusus bagian Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa para pelaku perdagangan satwa yang dilindungi dapat dikenakan hukuman berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (2) yang merupakan rujukan dari Pasal 40. Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam, menurut analisis peneliti perdagangan satwa yang dilindungi termasuk kedalam Jarimah Ta’zir, dimana hukumannya belum ditentukan oleh syara’ dimana hal ini dilakukan agar perbuatan serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari dan membuat para pelaku menjadi jera. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perdagangan Satwa, dan Polda Sumatera Selatan