Penelitian ini berjudul “Eksistensi Fatwa DSN MUI dan Dewan Pengawas Syariah Dalam Hukum Ekonomi Syariah”. Dengan latar belakang masalah keberadaan fatwa dan Dewan Pengawas Syariah. Banyak dan beragamnya DPS di masing – masing lembaga keuangan syariah adalah suatu hal yang harus di syukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing – masing DPS dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, 1) Bagaimana Kedudukan dan Urgensi Fatwa DSN MUI Dalam Hukum Ekonomi Syariah, 2) Bagaimana Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Hukum Ekonomi Syariah? Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk Eksistensi Fatwa DSN MUI Dan Dewan Pengawas Syariah Dalam Hukum Ekonomi Syariah. Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan ini, penulis melakukan jenis penelitian Studi kepustakaan (Library Reseacrh) yang datanya bersifat analisis deskriptif kualitatif yang datanya didapatkan dari mempelajari, mengkaji buku-buku. Untuk menganalisis hasil penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yaitu metode yang dilakukan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan informasi terkait data Eksistensi Fatwa DSN MUI Dan Dewan Pengawas Syariah. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan : 1) Kedudukan Dan Urgensi Fatwa DSN MUI Dalam Hukum Ekonomi Syariah. Kedudukan fatwa dalam Islam adalah sangat penting, krusial, dan mempunyai keistimewaan. Di Indonesia, fatwa menempati posisi penting dalam hukum Islam. Dalam konteks kebijakan pemerintah, fatwa bahkan menjadi dasar rujukan negara dalam mengambil kebijakan terkait ekonomi Syariah, yaitu dengan menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai dasar pijakan dalam membuat kebijakan oleh BI maupun OJK, terutama dalam mengatur operasi lembaga keuangan Syariah baik bank maupun non-bank. 2) Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Hukum Ekonomi Syariah. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas Syariah berkaitan erat dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai lembaga yang dinaungi dan diberi mandat oleh MUI untuk menerbitkan fatwa terkait ekonomi Syariah dan dijadikan acuan regulasi aspek Syariah bagi operasional dan produk bank Syariah.