Kompilasi Hukum Islam merupakan sumber hukum untuk menyelesaikan
persoalan kawin hamil di banyak kantor urusan agama (KAU) di Indonesia.
Namun demikian, banyak anggota masyarakat yang merasa perlu melakukan
tajdid al-nikah karena ragu atau menganggap tidak sah kawin hamil di KAU,
termasuk di KUA Kecamatan Mlati. Penelitian ini dimaksudkan untuk
menganalisis penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dalam kawin
hamil di Kecamatan Mlati. Penelitian ini juga menganalisis kawin hamil dan
tajdid al-nikah dari perspektif maqāsid asy-syari’ah dan menganalisis hukum
kawin hamil yang lebih kuat. Kerangka teoritik yang digunakan adalah teori
hukum, teori tujuan dan fungsi hukum, teori efektifitas hukum, pandangan
mazhab-mazhab Islam tentang hukum mengawini perempuan yang hamil
karena berzina, metode istinbat al-ahkam empat imam mazhab, dan maqasid
asy-syari’ah Imam Asy-Syatibi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kawin hamil di
KUA Kecamatan Mlati dari tahun 2017-2019 sesuai dengan ketetapan
Kompilasi Hukum Islam Pasal 53. Penerapan tersebut juga diiringi oleh
kasus kawin hamil dan tajdīdu al-nikah yang semakin meningkat. Penerapan
kawin hamil di KUA Kecamatan Mlati Sleman tidak sesuai dengan maqāsid
asy-syari’ah Imam Asy-Syatibi karena hanya memberikan kemaslahatansebagian umat saja, belum seluruh umat secara komprehensif. Selain itu,
penelitian ini juga menyimpulkan bahwa hukum kawin hamil dengan syarat,
yaitu didahului taubat dan bersihnya rahim, adalah lebih kuat dan lebih tepat
jika diterapkan di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan
perubahan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dengan mengedepankan
hukum kawin hamil bersyarat.