Perkembangan terkait konsep tata kelola yang baik (good governance) dalam menjalankan sebuah organisasi telah menjadi sebuah perhatian penting selama beberapa dekade terakhir bagi organisasi di seluruh dunia, baik dari organisasi sektor privat maupun sektor publik yang terdiri atas organisasi pemerintah dan organisasi nirlaba. Dalam menjalankan tata kelola yang baik (good governance), BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah setempat, BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin memiliki wewenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana Zakat, Infaq/Sedekah dan dana lainnya di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin baik melalui program sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait terhadap pentingya berzakat maupun melaui kebijakan dengan memperkuat regulasi pengelolaan zakat. Penelitian ini mengambil 7 responden yang terdiri dari staf baznas. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Teknik wanwancara dilakukan dengan tidak tersetruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Teknik observasi dilakukan dengan cara anecdotal. Analisis data penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian yang telah dilakukan terkait penerapan prinsip Good Governance pada pengelolaan zakat di BAZNAS Kab. Musi Banyuasin, maka dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kab. Musi Banyuasin telah menerapkan prinsip Good Governance dengan indikator:Transparancy (Keterbukaan), adapun transparansi yang dilakukan BAZNAS Kab. Musi Banyuasin yaitu dengan memberikan laporan kegiatan pengelolaan, laporan kinerja serta laporan keuangan kepada muzakki dan juga masyarakat umum (publik) melalui media sosial, website resmi dan juga media cetak.Accountability (Dapat di pertanggung jawabkan) yang dilakukan BAZNAS Kab. Musi Banyuasin yaitu dengan membuat sistem manajemen yang terorganisir, pemberian laporan yang cepat dan tepat kepada muzakki serta ketersediaan lembaga untuk diaudit laporan keuangannya. Responsibility (Pertanggungjawaban) yang diterapkan oleh BAZNAS Kab. Musi Banyuasin yaitu dengan memberikan pertanggungjawaban kepada muzakki dan mustahik. Penerapan Independency (Kemandirian), BAZNAS Kab. Musi Banyuasin merupakan lembaga pemerintah (non-struktural) yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Bupati Kab. Musi Banyuasin.