Penelitian ini berjudul “Kedudukan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Ditinjau dari Fiqih Siyasah dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Studi di Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021).” Pada hakikatnya instansi pelayanan publik seharusnya memberikan kemudahan bagi masyarakat luas, namun karena adanya perkara maladministrasi yang seringkali terjadi malah dapat merugikan sejumlah masyarakat. Oleh sebab itu, perlu adanya Instansi yang khusus menerima pelaporan akan hal-hal di atas, yaitu Ombudsman Republik Indonesia. Dalam prosesnya, pelaporan tersebut nantinya akan disimpulkan dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) tentang terbukti atau tidaknya perkara tersebut. Dari sini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana kedudukan Laporan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) tersebut ditinjau dari Fiqih Siyasah dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penilitian skripsi ini yaitu (1) Bagaimana Kedudukan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman ditinjau dari Fiqih Siyasah Studi di Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021? (2) Bagaimana Kedudukan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman ditinjau dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Studi di Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kedudukan LAHP Ombudsman baik dalam fiqih siyasah maupun dalam undang-undang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu empiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Sosiologi Hukum (Yuridis Sosiologis). Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen, berkas dan laporan tahunan serta buku-buku dan dokumen lainnya yang saling berkaitan di Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pertama, ditinjau dari Fiqih Siyasah Ombudsman termasuk dalam Wilayatul Hisbah yang wajib menegakkan ‘Amr Ma’ruf Nahi Munkar di kalangan penyelenggara pelayanan publik. Kedua, kedudukan LAHP ditinjau berdasarkan Undang-Undang telah diakui oleh negara dan harus dilakukan oleh terlapor atau atasan terlapor berdasarkan hierarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kata Kunci: Ombudsman, maladministrasi, LAHP.