Penelitian ini mendeskripsikan peranan Kiai Kemas H.M.Zen Mukti dalam politik dan agama di Palembang. Peranan ulama birokrat masa Orde Baru mengalami pasang surut dalam masalah politik, dilema ini juga turut dirasa oleh para mantan anggota partai Masyumi yang mengalami pengucilan di panggung politik Indonesia. Sejak Masyumi masuk dalam daftar hitam rezim Orde Lama hal tersebut juga berlanjut hingga masa Orde Baru. Ki.Kms.H.M.Zen Mukti merupakan salah satu mantan anggota Masyumi, eksistensinya dalam politik dan agama di Palembang terbilang cukup mumpuni. Ini terbukti dari banyaknya andil dalam berbagai kegiatan tersebut. Dalam skripsi ini membahas dua permasalahan, yaitu bagaimana biografi Ki.Kms.H.M.Zen Mukti dan bagaimanakah peranan Ki.Kms.H.M.Zen Mukt dalam aktifitas politik dan dakwah di Palembang. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui biografi Ki.Kms.H.M.Zen Mukti dan peranan Ki.Kms.H.M.Zen Mukti dalam politik dan dakwah di Palembang. Penelitian ini menggunakan metode sejarah seperti heuristik, verifikatif, interpretasi dan historiografi sebagai tahapan kaidahnya. Sementara jenis penelitian ini termasuk ke dalam kualitatif . Karena itulah, pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan ilmu sosiologi, dengan mengacu pada teori Peran untuk menganalisis bagaimana kedudukan dan status Ki.Kms.H.M.Zen Mukti di masyarakat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Ki.Kms.H.M.Zen Mukti merupakan seorang ulama asli Palembang yang bergelar Kemas, pendidikannya ditempuh di sekolah agama dan formal milik Belanda. Semasa hidupnya pernah menjadi anggota partai Masyumi dan PPP, anggota DPRD peralihan, anggota Departemen Penerangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 1369 H/1950 M dan sebagainya. Dari hasil temuan, karir politik Ki.Kms.H.M.Zen Mukti sangat dipengaruhi oleh eksistensi Masyumi masa Orde Lama. Sementara karir dakwahnya merupakan rangkaian daripada adaptasi terhadap kebijakan Orde Baru. Kata Kunci: Ki.Kms.H.M.Zen Mukti, Masyumi, Orde Baru.