Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Modifikasi Vespa Extreme (Analisis Pendapat Kepolisian Daerah Sumatera Selatan), yang dilatar belakangi oleh adanya modifikasi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 sehingga membuat banyak dampak bagi masyarakat yang berlalu lintas di jalan raya, hal itu perlu adanya penegakkan hukum untuk menangani tindak pidana tersebut. Apakah dalam penerapan hukum telah sesuai dengan Undang-undang, maka dari itu pokok masalah tersebut selanjutnya akan dijabarkan dalam beberapa sub masalah. Pertama, bagaimana pendapat kepolisian daerah Sumatera Selatan terhadap modifikasi vespa extreme. Kedua, bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap modifikasi vespa extreme Jenis penelitian yang dipakai ini adalah Yuridis Empiris atau deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data yang akurat yaitu teknik penelitian lapangan (Field Reserch) melalui dokumen, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden dokumen lainnya, kemudia metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan mengkaji terhadap Undang-undang dan sumber lainnya yang berkaitan dengan objek kajian guna mendapatkan suatu kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Jenis modifikasi kendaraan bermotor yang melanggar peraturan lalu lintas telah ditetapkan pada Pasal 277 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan hukuman penjara 1 tahun dan denda paling besar Rp. 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah), namun Undang-undang yang telah diterapkan ternyata belum memberikan hasil yang cukup efektif dikarenakan sanksi yang diberikan sangatlah berat yang dikhawatirkan akan banyak pro dan kontra terhadap pemberlakuan peraturan tersebut, maka dari itu pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memiliki cara tersendiri dalam mengatasi pelanggaran tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menurut hukum pidana Islam sanksi yang diberikan bagi pelanggar pembuatan atau perakitan Vespa extreme sesuai dengan tujuan pemberian hukuman dalam pidana Islam yaitu dikenai dengan sanksi Ta’zir yang hukuman Ta’zirnya menjadi hukuman pokok disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan ditentukan oleh pemerintah setempat.