SKRIPSI

ANALISIS SISTEM PRESIDENSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DITINJAU DARI KONSEP TRIAS POLITIKA

---

Salah satu agenda reformsai adalah Amandemen UUD 1945 sejak tahun 1999 sampai dengan 2002 telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam struktur ketatanegaraan Negara Republik Indonesia terutama pada cabang eksekutif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kedaulatan rakyat yang kemudian dikembangkan oleh Henry B.Mayo Pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui penyelenggaraan pemerintahan negara yang diwujudkan melalui sistem pemerintahan yang demokrasi di dalam praktiknya di negara-negara di dunia saat ini dapat melalui sistem perwakilan politik maupun pemilihan pejabat-pejabat publik melalui pemilihan umum. Kemudian Middle Theory yang digunakan adalah teori pembagian kekuasaan dari montesqie yang digunakan untuk mencari jawaban atas perkembangan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia sudah idealkah perkembangannya jika ditarik dengan sejarah perkembangannya, dan yang terakhir teori yang digunakan adalah teori sistem kepartaian dari sartori dan Maurice Duverger digunakan untuk menjawab implikasi yang disebabkan oleh penerapan sistem presidensial dengan praktek multipartai di Indonesia. Perkembangan system pemerintahan presidensial Indonesia mengalami pasang surut sejak 1945 sampai saat ini, kombinasi praktek sistem multipartai dengan system presidensial juga telah terjadi sejak 1945 hingga saat ini kembali dipraktekkan di Indonesia. Terjadinya kecendrungan penerapan sistem multipartai dalam pemerintahan presidensial di Indonesia setelah Perubahan UUD 1945 dikarenakan pada perubahan ketiga yang menghasilkan mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat melalui partai politik atau gabungan partai politik membuat dinamika politik menumbuh kembangkan banyaknya partai baru yang mengikuti pemilu. Hal tersebut telah senada dengan teori sistem kepartaian yang dikemukan oleh sartori bahwa Indonesia menganut sistem multi partai ekstrem (lebih dari tiga partai politik). Sehingga keadaan demikian tidak cocok diterapkan dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia yang seharusnya menggunakan sistem multipartai sederhana sehingga membawa implikasi pemerintahan yang kuat dan stabilitas politik dan pemerintahan dan bukan sebaliknya yang terjadi saat ini ketidakstabilan politik di parlemen dengan pemerintah.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

321.804 2 SIT a

Penerbit

: Fakultas Syariah dan Hukum., 2022

Deskripsi Fisik

xxi, 185 hlm.; 25 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

321.804 2

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

PRESIDENSIAL
TRIAL POLITIKA

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar