Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Pada saat mana pihak yang lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontra prestasi dari pihak yang lainnya itu. Permasalahan pada penulisan ini adalah bagaimana penyelesaian hukum terhadap pembatalan perjanjian sepihak menurut hukum perdata dan hukum perikatan Islam serta perbandingannya. Tujuan dari Penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hukum terhadap pembatalan perjanjian menurut hukum perdata dan hukum perikatan Islam.Jenis Penelitian adalah penelitian kepustakaan (Libraly Research). Jenis data yang digunakan adalah kualitatif pendekatan normatif.Teknik pengumpulan data adalah dengan teknik studi atau bahan pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penulisan ini adalah penyelesaian hukum terhadap pembatalan perjanjian kerjasama menurut hukum perdata yaitu penyelesaian hukum biasa meliputi perlawanan, banding, kasasi dan penyelesaian hukum luar biasa meliputi peninjauan kembali, perlawanan pihak ketiga, dan putusan hakim serta arbitrase perdata. Dan penyelesaian hukum menurut hukum perikatan Islam yaitu hak khiyar, permadaian, dan Basyarnas. Serta perbandingannya berlandaskan dasar hukum masing-masing. Kata Kunci : Penyelesaian Hukum, Pembatalan Perjanjian Sepihak