Dalam kegiatan demonstrasi atau unjuk rasa yang terjadi, kepolisian memiliki kewenangan untuk menjaga unjuk rasa tersebut agar unjuk rasa berjalan lancar, tertib dan aman sesuai dengan apa yang menjadi tujuan unjuk rasa tersebut. Kondisi yang sering terjadi, unjuk rasa yang semula berjalan secara baik menjadi kerusuhan atau anarkis, bentrokan pun tidak dapat dihindari antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan (polisi). Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, yaitu: (1) bagaimana kewenangan diskresi kepolisian bagi pelaku demonstrasi yang anarkis (2) bagaimana tinjuan hukum pidana islam terhadap pelaku demonstrasi anarkis? Metode penelitian Adapun Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (Library Research), yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan bahan dan buku-buku pustaka yang berhubungan dengan masalah yang di bahas. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum Islam Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa: Diskresi kepolisian diatur dalam ketentuan hukum yang ada di Indonesia, khususnya diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 dan KUHAP. Apabila unjuk rasa yang berlangsung terjadi anarkis, maka dapat dilakukan tindakan: (1) menghentikan tindakan anarkis melalui himbauan, persuasif dan edukatif; (2) menerapkan upaya paksa sebagai jalan terakhir setelah upaya persuasif gagal dilakukan; (3) menerapkan penindakan hukum secara profesional, proporsional dan nesesitas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi; (4) dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, maka dilakukan upaya mengumpulkan bukti-bukti dan kegiatan dalam rangka mendukung upaya penindakan di kemudian hari; dan (5) melakukan tindakan rehabilitasi dan konsolidasi situasi. Dalam perspektif hukum pidana islam, demonstrasi yang berbuat anarkis masuk ke dalam jarimah ta’zir, pelaku demonstrasi dalam aksinya dikenakan sanksi pidana, karena sudah memenuhi unsur, pertama, rukun syari: adanya Nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Kedua, rukun maddi :adanya tingkah laku yang membentuk tindak pidana (jarimah), baik berupa perbuatan nyata( positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif). Aksi anarkis yang dilakukan demonstran, seperti perusakan terhadap fasilitas umum, hal tersebut termasuk perbuatan buruk dan merugikan orang lain.