SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING : STUDI DI DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

---

Peristiwa illegal logging sering terjadi di Indonesia, seperti di daerah Provinsi Sumatera Selatan terdapat 29 kasus illegal logging dalam waktu 10 tahun terakhir. Illegal logging menyebabkan turunnya kualitas hutan secara ekologi di antaranya kerusakan kesuburan tanah dan menjadi salah satu penyebab punahnya keanekaragaman hayati yang ada di hutan. Peristiwa illegal logging dinilai semakin terus terjadi karena penegakan hukum belum ditegakkan dan oknum (pelaku) dinilai sulit untuk ditangkap. Peran dari kepolisian dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemerintah dalam menciptakan supermasi hukum yang setega-tegaknya, juga masih kurang efektif dalam mengatasi tindak pidana illegal logging. Dari inilah, penulis memandang perlu diadakan penelitian dengan tema “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan).” Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana proses penyidikan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam tindak pidana illegal logging. Kedua, apa kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana illegal logging di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Ketiga, bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum tindak pidana illegal logging. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama, proses penyidikan penyidik pegawai negeri sipil (ppns) dalam tindak pidana illegal logging yaitu melakukan penangkapan terhadap pelaku, penahanan sementara tersangka di kantor PPNS kehutanan, pengumpulan barang bukti, pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP), penyerahan tersangka beserta surat pengantar dari PPNS Kehutanan kepada penyidik Polri, setelah itu penyidik Polri melakukan penyidikan lanjut terhadap tersangka. Kedua, kendala atau hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam penegakan hukum illegal logging terdiri dari 2 (dua) macam yaitu kendala secara yuridis dan kendala secara non yuridis. Ketiga, pandangan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum tindak pidana illegal logging, ialah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang termasuk jarimah ta’zir. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa lemahnya koordinasi antar penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana illegal logging yang terjadi di Indonesia, masih menjadi permasalahan utama. Pandangan hukum Islam mengenai merusak lingkungan hidup, dapat memberi dampak berbahaya terhadap kehidupan makhluk manusia dan makhluk ciptaan Allah SWT lainnya karena menimbulkan kemudaratan bagi banyak orang.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

345 BAY p

Penerbit

: PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG., 2023

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

345

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Hukum Pidana

Info Detail Spesifik

NIM 1920103039

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar