Penelitian ini mengkaji tentang dinamika politik hukum ekonomi dalam
penegakkan Penegakkan UU Nomor 21 Tahun 2008 dalam upaya
mewujudkan cita-cita negara bidang ekonomi yaitu memajukan
kesejahteraan umum sesuai dengan konstitusi negara. Penelitian ini juga
dilakukan telaah terhadap peran perbankan syariah dalam pembangunan
perekonomian nasional serta respon masyarakat akan kehadiran perbankan
syariah. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
atau doctrinal legal research yang merupakan jenis penelitian kepustakaan
atau studi dokumen. Penelitian ini bersifat deskriptif apa yang senyatanya
sesuai dokumen dan yang ada dalam UU Perbankan Syariah, juga bersifat
preskriptif apa yang seharusnya berdasarkan norma (doktrin) konstitusi dan
hukum Islam dalam penegakan hukum perbankan syariah. Hasil temuan
dalam penelitian ini adalah bahwa penegakkan UU Nomor 21 Tahun 2008
sudah merupakan bagian dari politik hukum ekonomi negara, sistem
perbankan syariah di Indonesia sudah diarahkan oleh negara melalui berbagai
kebijakan publik. Posisi perbankan syariah adalah sebagai lokomotif,penggerak utama kemajuan ekonomi syariah dan telah menjadi bagian
penting dalam sistem perekonomian nasional. Perbankan syariah dari tahun
ke tahun menunjukkan kemajuan yang sangat pesat baik dari segi aset,
pangsa pasar, jumlah nasabah, maupun dari segi regulasinya sehingga
eksistensinya semakin kuat. Dari aspek sosiologis hukum Islam, lahirnya UU
Perbankan Syariah memiliki tujuan utama yaitu terjaminnya kepatuhan
syariah (shariah compliance), kegiatan usahanya tidak boleh bertentangan
dengan prinsip syariah, wajib sejalan dengan fatwa DSN-MUI, fatwa yang
merespons kuatnya aspirasi dan kebutuhan umat Islam dalam bidang
perekonomian. Sedangkan peran perbankan syariah baru sebagai alternatif,
belum menjadi mainstream dalam upaya menggerakkan roda perekonomian
Indonesia.