Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum terapan pada peradilan
agama namun kedudukannya lemah karena berbentuk Instuksi Presiden
(INPRES). INPRES tidak masuk dalam sumber hukum dan tata urutan
peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan
menganalisis argumentasi bahwa KHI yang berbentuk INPRES dapat
dijadikan sebagai hukum terapan pada peradilan agama sehingga
menghasilkan suatu putusan dan menemukan cara untuk melaksanakan
eksekusi perkara hadhonah. Tujuan lainnya adalah menemukan konsep baru
yang sejalan dengan tujuan ditegakkannya hukum secara akumulatif.
Penelitian ini menggunakan studi kasus Putusan Pengadilan Agama
Jakarta Selatan yang banding ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Tahun 2010-2013. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yuridis
empiris dan historis yang besifat deskriptif analisis kritis. Hasil temuan
dianalisis dengan Teori Putusan Hakim, Teori Eksekusi, Teori Keadilan
Hukum, Teori Maslahah al Mursalah dan Teori Kepastian Hukum. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan,
telah menggunakan KHI sebagai hukum terapan, meskipun bentuknya
INPRES. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan juga melaksanakan
eksekusi putusan perkara hadhonah, meskipun obyeknya adalah orang(anak) bukan barang. Hanya saja penerapan putusan ini terfokus pada
kepastian hukum, tanpa mempertimbangkan adanya kemanfaatan dan
keadilan yang merupakan esensi dari tujuan hukum. Penelitian ini
mengajukan solusi berupa Teori Akumulasi Tujuan Hukum yang
menjamin keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum yang
merupakan tujuan hukum dapat tercapai secara bersamaan dan sekaligus.