Seseorang yang memiliki keterbatasan seperti halnya orang-orang yang lemah akal merupakan salah satu orang yang berada di bawah pengampuan seorang wali. Setiap perbuatan yang dilakukan selalu diawasi oleh wali pengampunya dan tidak bisa melakukan transaksi layaknya orang normal akal dan pemikirannya, karena mereka mempunyai batasan-batasan tersendiri dalam melakukan suatu tindakan. Bisa saja transaksi orang tersebut menjadi batal diakibatkan karena keterbatasan yang ada padanya ataupun menjadi batal dikarenakan transaksi tersebut dapat merugikan dirinya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari permasalahan yaitu bagaimana legalitas transaksi hukum bagi orang yang mengalami retardasi mental dalam transaksi jual beli, bagaimana pandangan ulama terhadap orang yang mengalami retardasi mental, serta bagaimana analisis pertimbangan hukum dalam putusan No. 32/ pdt.g/2011/Pn. Bna Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) melalui pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka, melalui studi pustaka peneliti mengumpulkan dokumen dan data untuk diolah menggunakan analisis ini Adapun hasil pengolahan data dari proses penelitian ini bahwa legalitas transaksi bagi orang yang mengalami retardasi mental Terdapat perbedaan pendapat para Ulama terkait transaksi yang dilakukan oleh orang yang mengalami retardasi mental, ada yang menyatakan sah ada pula yang yang mengatakan tidak sah. Dalam konsep al-Hajr orang-orang yang berada di bawah pengampuan dilarang melakukan transaksi muamalah karena ingin mewujudkan kemaslahatan agar tidak merugikan diri sendiri dan tidak ditipu orang lain. Kata Kunci : Legalitas, Retardasi, Mental, Mazhab