Tesis

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCATATAN PERWAKILAN TIDAK TERCATAT DALAM KARTU KELUARGA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITINJAU DARI HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

---

Di era sekarang ini, Perkawinan tidak tercatat sudah tidak asing lagi bagi kita dan sering kita dengar dalam keseharian kita, Perkawinan tidak tercatat yaitu perkawinan yang dilakukan dengan berdasarkan Syari’at, namun tetapi perkawinannya tidak dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nikah siri itu perkawinan yang biasa dilakukan dengan berdasarkan Syari’at, namun tetapi perkawinannya tidak dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN). Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 menyebutkan nikah siri untuk membuat SPTJM Perkawinan sebagai pertanggung jawaban secara yuridis formal maupun non-formal dikalangan masyarakat luas. Tetapi bagaimana Kedudukan Peraturan Menteri dalam Negeri ini jika dilihat dari aspek hirarki peraturan perundangan-undangan? berdasarkan Peraturan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Kedudukan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 bukan bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan yang tertuang pada Pasal 7 UU tersebut tetapi peraturan delegated legislation atau peraturan yang diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan yang ada di Pasal 7. Eksistensi Permendagri delegated legislation dengan peraturan pelaksana (verordnung) yang disejajarkan juga dengan aturan otonom (autonome satzung) seperti Undang-Undang, Perpu dan PP. Aturan-aturan tersebut merupakan peraturan yang berada di bawah undang-undang, yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan dalam undang-undang. Pandangant hukum Islam dapat disebut sebagai Marsalah Mursalah karena Permendagri tersebut merupakan sesuatu yang dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia serta apa yang baik menurut akal juga selaras dan sejalan dengan tujuan syari’a dalam menetapkan hukum. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif) penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah-kaidah dalam hukum positif yang dilakukan dengan mengungkapkan, menguraikan data dengan menggunakan pendekatan Statue Approach dan penulis juga menggunakan metode Content analysis. Kata Kunci : Pencatatan Perkawinan, Hirarki, kedudukan aturan

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

306.81 NUR a

Penerbit

: FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH., 2023

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

306.81

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Perkawinan

Info Detail Spesifik

NIM 2030105007

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar